WaArosuka, Kaba Minangkabau News– Penataan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 59 pejabat administrator tidak hanya menjadi bagian dari penyegaran organisasi, tetapi juga momentum memperkuat kualitas pelayanan publik dan komunikasi pemerintahan. Salah satu posisi strategis yang mendapat perhatian dalam rotasi tersebut adalah Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang kini resmi diemban oleh Ismardi, S.AP.
Melalui proses serah terima jabatan (sertijab), Ismardi menerima amanah baru untuk mengawal komunikasi publik pemerintah daerah di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi, transparansi kebijakan, serta pelayanan publik yang cepat dan responsif.
Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Ismardi bertugas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memahami dinamika lapangan, karakter masyarakat, serta kebutuhan koordinasi antar perangkat daerah yang akan sangat berguna dalam menjalankan tugas barunya di bidang komunikasi publik.
Sebagai Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, Ismardi mengemban tugas yang tidak ringan. Bidang PKP merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan modern karena berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tugasnya tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kegiatan pemerintah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan, program pembangunan, dan layanan publik dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Secara fungsional, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik bertanggung jawab menyusun strategi komunikasi pemerintah daerah, mengelola publikasi dan diseminasi informasi publik, membangun hubungan kemitraan dengan media massa, melakukan monitoring opini publik, memetakan isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat, serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, bidang ini juga memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi pemerintah di era digital. Arus informasi yang bergerak cepat menuntut pemerintah untuk mampu menyampaikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut mampu merespons kritik, masukan, maupun aspirasi publik secara konstruktif sebagai bagian dari proses pembangunan daerah.
Banyak kalangan menilai jabatan Kabid PKP saat ini menjadi salah satu posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan Kabupaten Solok. Komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, sekaligus mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga.
Dalam konteks Kabupaten Solok yang tengah menjalankan berbagai agenda pembangunan strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan potensial, penguatan sektor pertanian, hingga reformasi birokrasi, keberadaan komunikasi publik yang efektif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keberhasilan seorang Kabid PKP tidak diukur dari banyaknya publikasi kegiatan yang diproduksi, melainkan dari sejauh mana informasi pemerintah dapat dipahami masyarakat, mampu membangun kepercayaan publik, serta menjadi instrumen penghubung yang efektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, sertijab ini dipandang bukan sekadar pergantian pejabat administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat kapasitas komunikasi pemerintahan daerah. Publik berharap Ismardi mampu menghadirkan pola komunikasi yang lebih terbuka, edukatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Dengan amanah baru tersebut, Ismardi diharapkan dapat memperkuat fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi pembangunan, menjaga transparansi pemerintahan, serta membangun ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Solok.
Di era keterbukaan informasi saat ini, komunikasi publik bukan lagi sekadar pelengkap pembangunan, melainkan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Karena itu, kehadiran kepemimpinan baru di Bidang PKP Diskominfo Kabupaten Solok diharapkan mampu menjadi bagian dari akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik ke depan.
(KMKN)
