KABA MINANGKABAU.COM | SOLOK
Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Biosolar kembali menjadi pemandangan di sejumlah SPBU yang berada di jalur utama Kabupaten Solok. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan terlihat di SPBU Lubuk Selasih, SPBU Koto Baru, serta sejumlah SPBU di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang melintasi Kabupaten Solok. Deretan truk angkutan barang, bus, kendaraan logistik hingga kendaraan operasional tampak mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh Biosolar subsidi.
Di beberapa titik, antrean bahkan memanjang hingga memasuki badan jalan. Akibatnya, kelancaran arus lalu lintas terganggu dan risiko kecelakaan meningkat karena ruang gerak kendaraan yang melintas menjadi terbatas.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar SPBU juga ikut terdampak. Warung makan, toko kelontong, pelaku UMKM, hingga usaha jasa yang menggantungkan aktivitas pada kelancaran lalu lintas mengaku mengalami penurunan aktivitas akibat kendaraan yang mengantre memenuhi bahu hingga badan jalan.
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi melalui Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 pada 18 Juni 2026. Saat Satgas mulai bekerja, distribusi Biosolar di sejumlah daerah sempat menunjukkan perbaikan dan antrean kendaraan mulai berkurang.
Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi kembali berulang. Antrean panjang kembali terjadi di berbagai SPBU sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan di lapangan.
Satgas di tingkat kabupaten/kota diketahui melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan instansi terkait lainnya. Masing-masing memiliki tugas mengawasi distribusi, menjaga kelancaran pasokan, mengatur lalu lintas, serta menindak dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa persoalan Biosolar di Sumatera Barat bukan semata-mata disebabkan keterbatasan kuota, tetapi juga dipengaruhi hambatan distribusi dan perlunya pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Di sisi lain, berbagai pihak juga menyoroti perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap praktik pelangsiran maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Meski demikian, penyebab spesifik antrean yang saat ini terjadi di masing-masing SPBU memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh instansi terkait.
Kondisi yang kembali berulang ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah Satgas masih menjalankan pengawasan secara rutin? Seberapa sering operasi lapangan dilakukan? Apa hasil evaluasi sejak Satgas dibentuk? Langkah apa yang telah ditempuh untuk memastikan antrean panjang tidak kembali mengganggu masyarakat?
Bagi masyarakat, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut ketersediaan BBM subsidi. Yang dipertaruhkan adalah hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik, termasuk memperoleh akses terhadap kebutuhan energi dan menikmati kelancaran lalu lintas.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan BBM subsidi tidak cukup diselesaikan dengan langkah-langkah yang bersifat insidental. Yang dibutuhkan adalah sistem pengawasan yang konsisten, koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan, evaluasi berkala yang terbuka, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyimpangan apabila ditemukan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika antrean mulai mengular, tetapi mampu menghadirkan solusi jangka panjang. Sebab, selama antrean Biosolar masih menjadi persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun, pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola distribusi BBM subsidi akan terus mengemuka.
Kini, publik menunggu langkah nyata pemerintah daerah bersama seluruh unsur Satgas. Keberhasilan Satgas pada akhirnya tidak diukur dari keberadaan struktur organisasinya, melainkan dari hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat: distribusi Biosolar yang lancar, tepat sasaran, antrean yang terkendali, lalu lintas yang kembali normal, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak lagi terganggu.
(KMKN)
