Kaba Minang Kabau News/Padang – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Nagari dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026 di Hotel Mercure Padang. Forum tertinggi dalam struktur perusahaan daerah tersebut akan dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat selaku pemegang saham.
Namun RUPS tahun ini berlangsung dalam situasi yang tidak sepenuhnya biasa.
Sejumlah indikator kinerja Bank Nagari sepanjang tahun buku 2025 menunjukkan tekanan yang cukup signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai persoalan internal mulai mencuat ke ruang publik, mulai dari penurunan laba, meningkatnya kredit bermasalah, laporan dugaan fraud di sejumlah kantor cabang, hingga sengketa keterbukaan informasi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Kondisi ini membuat perhatian publik tertuju pada sikap para kepala daerah sebagai pemegang saham, apakah akan melakukan evaluasi serius terhadap kinerja manajemen atau sekadar menyetujui laporan direksi tanpa pembahasan yang mendalam.
Berdasarkan ringkasan laporan keuangan yang diperoleh redaksi dari berbagai sumber menjelang RUPS, laba bersih Bank Nagari pada tahun buku 2025 tercatat sekitar Rp484,7 miliar. Angka tersebut menurun dibandingkan laba tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp538 miliar.
Penurunan ini menjadi sorotan karena dalam beberapa tahun terakhir bank daerah tersebut relatif menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil.
Di sisi lain, kinerja penyaluran kredit juga disebut mengalami kontraksi. Total kredit dan pembiayaan diperkirakan turun sekitar Rp285 miliar, padahal sebelumnya target pertumbuhan kredit diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Kondisi ini turut berdampak pada memburuknya kualitas kredit. Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross tercatat meningkat menjadi sekitar 2,40 persen, dari sekitar 1,85 persen pada tahun 2024.
Kenaikan kredit bermasalah tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yang pada akhirnya ikut menekan laba bersih perusahaan.
Bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi besaran dividen yang diterima daerah.
Dari sisi neraca, total aset Bank Nagari pada tahun 2025 tercatat sekitar Rp33,48 triliun, meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp32,95 triliun.
Jika dilihat dalam tren lima tahun terakhir, pertumbuhan aset bank ini rata-rata berada di kisaran 4,59 persen per tahun. Namun pada tahun 2025, pertumbuhan aset hanya sekitar 1,61 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tren sebelumnya.
Perlambatan ini menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian serius dari para pemegang saham, mengingat Bank Nagari merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
Selain tekanan pada kinerja keuangan, Bank Nagari juga dibayangi sejumlah laporan dugaan fraud internal yang disebut terjadi di beberapa kantor cabang.
Berdasarkan informasi yang beredar, potensi kerugian dari berbagai kasus tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Beberapa kantor cabang yang disebut dalam berbagai laporan antara lain Kantor Cabang Mentawai dengan estimasi sekitar Rp41,7 miliar, Kantor Cabang Sawahlunto sekitar Rp8,2 miliar, Kantor Cabang Syariah Solok sekitar Rp20 miliar, serta beberapa cabang lainnya dengan estimasi sekitar Rp10 miliar.
Jika diakumulasi, total potensi kerugian dari berbagai kasus tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp80 miliar.
Besarnya angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal serta bagaimana proses penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut oleh manajemen bank.
Di tengah berbagai sorotan itu, Bank Nagari juga tengah menghadapi sengketa terkait keterbukaan informasi mengenai penerima dana CSR.
Sengketa ini muncul setelah adanya permintaan informasi mengenai daftar penerima dan distribusi dana CSR yang dikelola bank. Namun tidak seluruh data tersebut dapat diakses secara terbuka sehingga kemudian bergulir menjadi sengketa informasi.
Dalam konteks perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah daerah, transparansi pengelolaan dana CSR dinilai menjadi bagian penting dari akuntabilitas kepada publik.
Perhatian publik juga tertuju pada struktur kesejahteraan manajemen puncak. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejak April 2025 terjadi penyesuaian kenaikan gaji direksi sekitar 20 persen. Selain itu, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan, direksi juga memperoleh porsi jasa produksi dari laba perusahaan, disertai bonus kinerja dan fasilitas operasional tertentu.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan karyawan tidak terjadi secara signifikan, bahkan beberapa komponen insentif tahunan disebut mengalami penyesuaian.
Perbedaan kondisi ini memunculkan perbandingan yang cukup tajam di kalangan internal perusahaan.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, RUPS Bank Nagari tahun ini menjadi momentum penting bagi para pemegang saham.
Sebagai pemilik saham, gubernur serta para bupati dan wali kota memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja direksi dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara sehat, transparan, dan profesional.
Forum RUPS tidak hanya menjadi agenda formal untuk mengesahkan laporan tahunan, tetapi juga ruang evaluasi strategis terhadap kinerja manajemen.
Jika berbagai isu yang mencuat, mulai dari penurunan kinerja, peningkatan kredit bermasalah, laporan dugaan fraud, hingga sengketa keterbukaan informasi tidak dibahas secara serius, maka wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan pemegang saham dijalankan.
Pada akhirnya, Bank Nagari bukan sekadar institusi keuangan, melainkan bank milik masyarakat Sumatera Barat melalui pemerintah daerah.
Karena itu, setiap kebijakan dan setiap rupiah yang dikelola di dalamnya semestinya dipertanggungjawabkan melalui tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.
RUPS tahun ini pun menjadi ujian penting: apakah para pemegang saham benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, atau sekadar hadir untuk mengesahkan laporan yang telah disiapkan sebelumnya.
(KMKN)
