KMKN | PADANG – Persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi pekerjaan penting dalam menjaga kelestarian alam dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
Di tengah persoalan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPD ARUN) Sumatera Barat, Mevrizal, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dalam memperkuat pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di sejumlah titik.
Bagi ARUN Sumbar, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga Ranah Minang dari praktik-praktik yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat luas.
Persoalan PETI, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penggalian emas tanpa izin. Dampaknya dapat menjalar pada kerusakan sungai, pencemaran lingkungan, ancaman terhadap lahan pertanian, hingga terganggunya sumber penghidupan masyarakat.
Begitu pula dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Energi yang seharusnya dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya tidak boleh dialihkan untuk mendukung kegiatan usaha ilegal.
Jangan Biarkan Alam Ranah Minang Menanggung Akibatnya
Mevrizal berpandangan bahwa pemberantasan PETI membutuhkan keseriusan dan keberlanjutan.
Menurutnya, penertiban lokasi tambang harus diikuti penyelidikan terhadap pihak-pihak yang berada di belakang aktivitas tersebut.
Pemodal, pemilik peralatan, pemasok kebutuhan operasional, hingga penampung hasil tambang perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi keterlibatan dan didukung bukti hukum.
Dengan demikian, penanganan PETI tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lokasi, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang mengendalikan serta memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Pengawasan terhadap distribusi BBM juga perlu diperkuat untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang menopang aktivitas pertambangan ilegal.
ARUN Sumbar berharap langkah Kapolda Sumbar dapat terus dikembangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan serta perlindungan lingkungan.
Apresiasi tersebut juga dikaitkan dengan semangat kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R., melalui tagline “Polisi Bersama Masyarakat”.
Menurut ARUN Sumbar, semangat tersebut harus tercermin dalam kehadiran polisi yang mampu menjawab persoalan masyarakat, termasuk persoalan kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan ilegal, dan penyimpangan distribusi energi bersubsidi.
Delapan arah kebijakan Polri yang mencakup penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, transformasi digital, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu diwujudkan melalui pelayanan dan tindakan nyata.
Dalam konteks Sumatera Barat, pengawasan PETI dan BBM ilegal menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penerapan kebijakan tersebut secara konsisten.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepolisian yang mampu melakukan penindakan, tetapi juga institusi yang terbuka terhadap informasi, laporan, dan pengawasan publik.
ARUN Sumbar juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa membedakan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Setiap pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Khusus untuk PETI, pengawasan pascapenertiban juga tidak boleh diabaikan. Sebab, penutupan satu lokasi tidak otomatis menjamin aktivitas serupa tidak berpindah ke kawasan lain.
Begitu juga dengan BBM bersubsidi. Pengawasan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh agar praktik penyelewengan tidak kembali terjadi.
Mevrizal berharap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dapat terus dipertahankan dan diperluas.
Menurutnya, menjaga Ranah Minang bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Alam Sumatera Barat merupakan sumber kehidupan yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat perlu mendapat perhatian serius.
Apresiasi terhadap kepolisian, lanjutnya, merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus harapan agar pengawasan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Ranah Minang membutuhkan penegakan hukum yang nyata, lingkungan yang terlindungi, dan kepolisian yang selalu hadir bersama masyarakat.
KABA MINANGKABAU NEWS – Mengabarkan Fakta, Menjaga Marwah Ranah Minang.


