BATAM, KABA MINANGKABAU NEWS — Aktivitas kendaraan tangki bertuliskan “Solar Industri” di kawasan Jalan Dapur 12, Kavling Melati, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Kawasan berpagar seng yang menjadi tempat keluar-masuk kendaraan tersebut menjadi perhatian setelah warga mengungkapkan dugaan adanya pemindahan solar ke kapal yang bersandar di sekitar lokasi.
Informasi itu mendorong desakan agar Kapolda Kepulauan Riau menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan langsung dan koordinasi dengan instansi terkait.
Penelusuran tim media pada Kamis (15/10/2026) mendapati sebuah truk tangki berwarna biru-putih bertuliskan “Solar Industri” dengan nomor polisi BP 8736 memasuki area berpagar seng.
Dari bagian depan lokasi, identitas badan usaha dan informasi mengenai izin operasional tidak terlihat secara jelas. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Kejelasan mengenai kegiatan di dalam kawasan itu membutuhkan pemeriksaan terhadap identitas pengelola, sumber pasokan BBM, dokumen distribusi, serta status perizinan yang relevan.
Warga Mengaku Melihat Aktivitas Pengisian Solar ke Kapal
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan kendaraan besar telah lama keluar-masuk kawasan tersebut. Menurut keterangannya, aktivitas kendaraan juga terkadang berlangsung pada malam hari.
Warga itu mengaku pernah melihat kegiatan yang diduga berupa pemindahan solar dari truk tangki ke kapal.
“Apalagi akhir-akhir ini kan solar susah didapatkan, tapi di sana tetap saja ada kegiatan. Bahkan sering terlihat mobil-mobil itu melakukan pengisian atau istilahnya ‘solar kencing’ langsung ke kapal-kapal yang bersandar di sekitar situ,” ujarnya.
Pernyataan tersebut masih berupa keterangan warga yang memerlukan verifikasi independen. Belum diketahui apakah kegiatan yang dimaksud merupakan distribusi BBM yang sah atau terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata niaga yang berlaku.
Karena itu, aparat perlu menelusuri asal pasokan solar, dokumen pengangkutan dan transaksi, identitas penerima, serta tujuan penggunaan BBM.
Apabila benar terdapat kegiatan pemindahan solar ke kapal, pemeriksaan juga perlu memastikan kesesuaian kegiatan tersebut dengan persyaratan perizinan, keselamatan, dan ketentuan lain yang berlaku.
Warga yang sama berharap aparat melakukan pemeriksaan ketika kendaraan tangki memasuki kawasan tersebut. Ia juga menyampaikan dugaan adanya pihak yang melindungi aktivitas itu.
Dugaan mengenai keterlibatan oknum tersebut belum terverifikasi dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta. Penanganannya harus didasarkan pada informasi yang dapat diuji serta bukti yang diperoleh secara sah.
Kapolda Kepri Diharapkan Pastikan Status Kegiatan
Publikasi informasi tersebut bukan berarti menetapkan pihak tertentu bersalah. Persoalan utamanya adalah memastikan apakah kegiatan distribusi BBM di lokasi tersebut memiliki dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polda Kepri bersama Polresta Barelang dan Polsek Sagulung diharapkan menindaklanjuti informasi sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan dapat mencakup identitas badan usaha, legalitas kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM, sumber pasokan, serta status fasilitas yang diduga digunakan untuk aktivitas kapal.
Jika ditemukan indikasi kegiatan kepelabuhanan, instansi berwenang perlu memastikan apakah fasilitas tersebut memiliki persyaratan dan perizinan yang diwajibkan.
Istilah pelabuhan tikus yang berkembang dalam keterangan masyarakat juga harus diuji berdasarkan fakta lapangan dan dokumen resmi. Sebutan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa suatu fasilitas beroperasi secara ilegal.
Selain kepolisian, instansi pengawas tata niaga BBM dan instansi teknis terkait perlu memberikan klarifikasi sesuai kewenangannya.
Pengawasan BBM dan Tanggung Jawab Pelayanan Publik
Penanganan informasi tersebut juga berkaitan dengan komitmen Polri untuk mendengarkan masyarakat dan menindaklanjuti informasi secara profesional.
Tagline Polri, “Polisi Bersama Masyarakat”, menekankan pentingnya kedekatan, pelayanan, dan respons terhadap persoalan yang menjadi perhatian warga.
Dalam kasus ini, penerapannya dapat diwujudkan melalui pemeriksaan yang objektif, komunikasi dengan masyarakat, serta penyampaian perkembangan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari delapan program prioritas Kapolri yang dikomunikasikan pada Oktober 2026, aspek penegakan hukum, pengawasan, pelayanan publik, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat relevan dengan kebutuhan klarifikasi tersebut.
Penegakan hukum yang profesional tidak hanya menuntut keberanian bertindak, tetapi juga ketelitian memeriksa dokumen, menguji keterangan, dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menjelaskan kegiatan usahanya.
Persoalan distribusi BBM ini juga relevan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda kemandirian energi dan penguatan reformasi hukum serta birokrasi.
Tata kelola energi yang baik memerlukan distribusi yang tertib, pengawasan yang memadai, dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, kaitan dengan agenda nasional tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran di lokasi yang dipersoalkan.
Status kegiatan tetap harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Jangan Biarkan Pertanyaan Publik Tanpa Kejelasan
Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan, sejumlah hal masih perlu dikonfirmasi: siapa pengelola lokasi, dari mana solar dipasok, kepada siapa BBM disalurkan, apakah benar terjadi pengisian ke kapal, serta bagaimana status perizinan kegiatan di kawasan tersebut?
Pihak pengelola lokasi perlu diberi kesempatan memberikan klarifikasi. Sementara itu, aparat dan instansi terkait diharapkan memastikan bahwa informasi warga diperiksa secara proporsional.
Jika seluruh kegiatan memenuhi ketentuan, hasil pemeriksaan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan peraturan yang relevan. KMKN


