Dulu waktu kecil, kita semua pernah main rumah-rumahan.
Namanya macam-macam. Di kampung ada yang menyebut alek-alek apak-apak, amak-amak.
Properti seadanya,kain sarung jadi dinding, kursi plastik jadi dapur, daun singkong jadi sayur.
Ada yang jadi bapak.
Ada yang jadi ibu.
Ada yang jadi anak.
Si “ibu” pura-pura masak.
Si “bapak” pura-pura berangkat kerja.
Si “anak” pura-pura rewel.
Menjelang sore, semuanya pura-pura capek, lalu pura-pura tidur.
Lucu. Polos. Edukatif.
Minimal, kita belajar satu hal penting: orang dewasa itu harus kerja dulu, baru istirahat.
Tapi entah kenapa, permainan itu sekarang seperti “comeback tour”.
Bedanya, pemainnya bukan bocah ingusan lagi.
Sudah dewasa.
Sudah punya jabatan.
Sudah pakai seragam dinas.
Sudah ada name tag.
Bahkan sudah punya stempel dan tanda tangan yang menentukan nasib orang.
Versi terbarunya lebih modern.
Kalau dulu sekatnya kain sarung,
sekarang ruangannya ber-AC.
Kalau dulu kolong rumah panggung,
sekarang balik pintu kantor.
Kalau dulu ada adegan masak, nyapu, cuci piring,
sekarang langsung “skip intro”.
Loncat ke adegan malam.
Efisien sekali. Netflix saja kalah ringkas.
Yang hilang cuma satu, rasa malu.
Belakangan publik dibuat geleng kepala setelah muncul dugaan perilaku tak pantas oknum aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Tempat yang mestinya jadi pusat pelayanan masyarakat malah diduga berubah fungsi seperti studio drama keluarga.
Bedanya, ini bukan latihan teater.
Bukan sinetron.
Bukan konten TikTok.
Ini kantor.
Ada absen.
Ada jam kerja.
Ada SK.
Ada gaji dari uang rakyat.
Kalau anak-anak dulu main rumah-rumahan karena imajinasi, orang dewasa mestinya sudah main tanggung jawab.
Masalahnya, ketika mental masih level “permainan”, jabatan setinggi apa pun tetap terasa seperti taman kanak-kanak versi mahal.
Gedung megah.
Laptop baru.
Mobil dinas kinclong.
Tapi kelakuan? Masih “ayo pura-pura”.
Padahal rakyat datang ke kantor bukan untuk nonton drama.
Rakyat datang bawa berkas.
Bawa harapan.
Bawa masalah hidup.
Bukan mau jadi figuran sinetron birokrasi.
Ironisnya, ini bukan sekadar soal satu dua oknum.
Ini alarm yang lebih besar.
Kita sedang hidup di zaman ketika berita korupsi datang seperti notifikasi harian.
Hari ini proyek bocor.
Besok anggaran hilang.
Lusa pejabat ditangkap.
Uang rakyat entah ke mana.
Lalu di sela-sela badai korupsi itu, masih ada pula yang menjadikan kantor sebagai tempat “main-main”.
Lengkap sudah.
Anggaran bocor, moral ikut bocor.
Seolah-olah sebagian orang mengira jabatan itu fasilitas pribadi, bukan amanah publik.
Padahal krisis terbesar bangsa ini mungkin bukan cuma soal uang yang dicuri.
Tapi rasa malu yang hilang.
Karena korupsi lahir dari moral yang keropos.
Pelanggaran etika lahir dari tanggung jawab yang bolong.
Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana: merasa kantor itu milik sendiri.
Kalau mentalnya masih “permainan”, ya wajar saja negara terasa seperti panggung sandiwara.
Yang serius cuma rakyatnya.
Yang bercanda justru pejabatnya.
Akhirnya kita cuma bisa tersenyum kecut.
Anak-anak main rumah-rumahan untuk belajar jadi dewasa.
Eh, sebagian orang dewasa malah sibuk main rumah-rumahan karena lupa caranya jadi dewasa.
Di situlah komedinya.
Sekaligus tragedinya.
Karena ketika aparatur masih sibuk bermain peran,
yang jadi korban bukan cuma reputasi kantor,
tapi kepercayaan satu bangsa.
Dan kepercayaan publik, sekali hilang, tak bisa dibeli pakai anggaran perubahan.
Apalagi cuma dengan kata: “itu cuma main-main.”
(KMKN)
