Kaba Minang Kabau.com
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat legitimasi kuat dari publik. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan 72,8 persen warga menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Rinciannya, 12,2 persen sangat puas dan 60,6 persen cukup puas.
Temuan ini menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial dengan tingkat penerimaan tertinggi di awal masa pemerintahan Prabowo. Kelompok Generasi Z tercatat paling antusias, dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7 persen. Sebaliknya, warga perkotaan—khususnya Jakarta—menunjukkan tingkat kepuasan paling rendah, meski tetap di atas 50 persen.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut angka “cukup puas” yang besar menjadi catatan penting. Artinya, publik masih memberi ruang perbaikan pada kualitas pelaksanaan program, terutama terkait isu teknis seperti distribusi, higienitas, hingga kasus keracunan makanan yang sempat mencuat.
Meski demikian, secara kebijakan, MBG dinilai berada di jalur yang tepat. Banyak kalangan menilai program ini bukan sekadar bantuan pangan, melainkan intervensi strategis negara untuk memperkuat gizi anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Distribusi bahan pangan melibatkan petani, UMKM katering, hingga tenaga relawan lokal. Rantai pasok ini mendorong perputaran ekonomi di desa-desa serta menekan beban pengeluaran keluarga miskin. Dalam jangka panjang, perbaikan gizi diyakini berdampak pada produktivitas generasi muda dan efisiensi fiskal negara.
Karena itu, sejumlah pengamat menilai yang perlu dibenahi adalah aspek teknis, bukan kebijakannya. Evaluasi menyasar tata kelola dapur umum, standar keamanan pangan, pengawasan distribusi, serta akurasi data penerima manfaat.
“Kalau baut motor yang rusak, yang diperbaiki bautnya, bukan motornya dibakar,” ujar seorang analis kebijakan publik, menggambarkan pentingnya perbaikan operasional tanpa menghentikan program.
Survei juga menemukan korelasi kuat antara kepuasan terhadap MBG dan penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 88,5 persen responden yang puas terhadap MBG menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap program ini berpotensi memengaruhi persepsi publik secara politik.
Menariknya, 60 persen responden mendukung agar MBG diberikan kepada seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi. Dukungan terhadap skema universal ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, menandakan semakin banyak warga merasakan manfaat langsung program tersebut.
Dengan tingkat dukungan mayoritas, MBG kini menjadi ujian konsistensi pemerintah. Publik tidak lagi mempertanyakan arah kebijakan, melainkan menuntut eksekusi yang lebih presisi. Jika perbaikan teknis berjalan, program ini berpotensi menjadi fondasi penting pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang.
(KMK)
