Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki dugaan mark up alias pembengkakan biaya dalam pembangunan Kantor Wali Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Jakarta | Ketua Umum Lidik Krimsus RI, Ossie Gumanti, menyatakan bahwa proyek yang menghabiskan anggaran Rp840.477.000 ini hanya menampakkan hasil berupa struktur tiang-tiang semata.
“Kami menilai ada indikasi serius penggelembungan biaya. Dana sebesar itu seharusnya sudah menghasilkan konstruksi yang signifikan, bukan hanya belasan atau puluhan tiang,” ujar Ossie di Jakarta, Senin (16/06/2025).
Wali Nagari Bawan, Arif Eka Putra, saat dikonfirmasi (Rabu, 19/3/2025), membantah adanya penyimpangan anggaran.
“Anggaran yang dituangkan dalam RAB sudah benar. Bangunan ini memang didesain menampung beban tiga lantai, jadi bagian bawah harus lebih kuat,” ujarnya.
Namun pernyataan ini justru menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan warga.
Warga mempertanyakan logika pernyataan tersebut. Pasalnya, sejak awal disebutkan hanya dua lantai, namun kini tiba-tiba muncul alasan untuk tiga lantai.
“Kalau dari awal untuk tiga lantai, harusnya jelas dalam gambar rencana. Kenapa seolah berubah-ubah? Gambar proyek seharusnya dipublikasikan ke publik agar transparan,” ujar warga setempat.
Warga dan sumber teknis juga menyoroti kualitas pengerjaan dan ketidaksesuaian harga satuan, Galian pondasi, Harga tender Rp70.000/m³, Pondasi batu kali, Tender Rp1.150.000/m³, realisasi hanya Rp750.000/m³, Bekisting, Rp400.000/m, Pembesian, Rp12.000/kg dan Cor beton K-300, Rp1.500.000/m³.
“Penyambungan besi terlihat asal-asalan. Kalau pakai tenaga ahli, pasti pakai metode teknis yang benar, bukan asal sambung,” ungkap salah satu pengawas lapangan non-formal.
Isu makin panas dengan dugaan bahwa pihak pelaksana proyek adalah bagian dari perangkat nagari atau orang yang memiliki kedekatan langsung dengan Wali Nagari.
“Ini bukan sekadar isu mark up, tapi juga potensi nepotisme. Kalau dibiarkan, akan jadi preseden buruk,” tegas Ossie.
Lidik Krimsus RI secara tegas meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan APH terkait segera turun ke lapangan untuk mengusut dan memverifikasi, Kesesuaian antara realisasi lapangan dan RAB, Kualitas material dan teknik pengerjaan, Keterlibatan pihak internal pemerintahan dalam pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai uang rakyat habis tapi hasilnya nihil. Ini harus dibongkar demi keadilan dan transparansi!” pungkas Ossie. (Tim)
