KABA MINANGKABAU NEWS PADANG ,- Penguatan infrastruktur irigasi dan kelembagaan petani menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan di Sumatera Barat. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian terhadap keberfungsian jaringan irigasi, termasuk Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang yang mengairi sekitar 176 hektare sawah.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa persoalan Bandar Batang Lembang dapat menjadi contoh evaluasi bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi di seluruh Sumatera Barat.
Menurutnya, keberadaan bangunan irigasi harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan penguatan peran organisasi petani pemakai air.
“Persoalannya sama: bangunan ada, tapi P3A sebagai pengawas di lapangan belum optimal,” ungkap Khairuddin.
Ia menegaskan Komisi II berencana melakukan peninjauan langsung ke lapangan serta mendorong penguatan P3A agar jaringan irigasi benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
“Insyaallah Komisi II akan turun langsung cek ke lapangan, dan kita dorong penguatan P3A agar irigasi ini benar-benar berfungsi untuk petani,” katanya.
Khairuddin menilai keberadaan jaringan irigasi berkaitan langsung dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya upaya mewujudkan swasembada pangan dan optimalisasi lahan pertanian.
D.I. Bandar Batang Lembang menjadi salah satu infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat di wilayah Kabupaten Solok dan Kota Solok.
Jaringan irigasi yang berfungsi baik memungkinkan distribusi air berjalan lebih teratur, mendukung pola tanam, serta menjaga produktivitas lahan persawahan.
Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perlu dipandang sebagai bagian dari mata rantai program ketahanan pangan, bukan sekadar kegiatan pembangunan fisik.
Di samping infrastruktur, penguatan kelembagaan petani juga menjadi perhatian penting.
P3A merupakan wadah petani pemakai air yang memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, mengenali persoalan jaringan, serta berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan irigasi.
Keberadaan organisasi tersebut perlu diperkuat agar petani tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat dalam menjaga keberlanjutan fungsi jaringan.
Partisipasi P3A dalam penyampaian kebutuhan dan penentuan prioritas penanganan perlu berjalan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan seluruh anggota.
Rencana Komisi II DPRD Sumbar melakukan peninjauan Bandar Batang Lembang diharapkan menjadi momentum untuk melihat hubungan antara kondisi infrastruktur, efektivitas pengelolaan, dan peran kelembagaan petani.
Program ketahanan pangan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari ketersediaan infrastruktur, tata kelola sumber daya air, pendampingan petani, hingga keberlanjutan produksi pertanian.
Karena itu, perhatian terhadap jaringan irigasi harus berujung pada peningkatan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.
Komitmen monitoring dan evaluasi Komisi II DPRD Sumbar menjadi bagian dari upaya mendorong agar infrastruktur yang dibangun pemerintah benar-benar berfungsi.
Sebab, keberhasilan swasembada pangan bukan hanya tentang ketersediaan lahan dan bangunan irigasi, tetapi juga kepastian air, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. KMKN


