SIJUNJUNG, KABA MINANGKABAU NEWS — Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi terungkap dalam dua penindakan berbeda yang dilakukan Polres Sijunjung pada 21 dan 22 Oktober 2026.
Dua pria berinisial AK (46) dan DY (44) diamankan dalam perkara tersebut. Polisi turut menyita dua unit kendaraan dan 66 jeriken Bio Solar. Dengan asumsi setiap jeriken berkapasitas 30 liter dan terisi penuh, total BBM yang diamankan diperkirakan mencapai 1.980 liter.
Pengungkapan ini menempatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama untuk memastikan sumber pasokan dan jalur penjualan berjalan sesuai ketentuan.
Dua lokasi, dugaan pola perdagangan serupa
Kasus pertama terungkap pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di Jorong Mengkudu Kodok, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.
AK diduga mengumpulkan solar melalui pengisian di SPBU menggunakan kendaraan berbarcode. Ia juga diduga membeli BBM dari sejumlah pengecer di jalur Kumanis–Tanjung Ampalu untuk dijual kembali kepada kendaraan truk lintas.
Dalam penindakan tersebut, polisi menyita satu unit Isuzu Panther hitam bernomor polisi BA 1839 LW dan 33 jeriken Bio Solar.
Sehari kemudian, Kamis (22/10/2026), sekitar pukul 18.00 WIB, petugas kembali melakukan penindakan di Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang.
DY, yang berdomisili di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, diduga memperoleh solar dari pengepul atau pelangsir di sekitar wilayah SPBU Parit Rantang. BBM tersebut diduga dibawa untuk dijual kembali kepada pengecer di daerah tempat tinggalnya.
Polisi mengamankan satu unit Mitsubishi L300 hitam bernomor polisi BA 8233 VAA dan 33 jeriken Bio Solar.
Meski terdapat kemiripan dugaan pola pengumpulan dan penjualan kembali BBM, belum ada dasar untuk menyimpulkan kedua perkara tersebut memiliki hubungan atau berasal dari jaringan yang sama.
Penelusuran sumber pasokan menjadi perhatian
Penyidikan terhadap kedua perkara perlu mengungkap asal-usul solar, pihak yang memasok, mekanisme pembelian, serta tujuan distribusinya. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang terlibat.
Dari sisi kepentingan masyarakat, pengawasan BBM bersubsidi penting untuk menjaga agar subsidi tidak dialihkan melalui praktik yang bertentangan dengan ketentuan. Namun, kesimpulan mengenai adanya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Penanganan perkara ini relevan dengan butir keempat arah kebijakan Polri, yakni penguatan penegakan hukum. Prinsip tersebut menuntut penanganan perkara secara profesional, penerapan hukum yang tepat, serta pendalaman fakta secara menyeluruh.
Semangat itu sejalan dengan tagline “Polisi Bersama Masyarakat”. Partisipasi warga dalam memberikan informasi dapat mendukung pengawasan distribusi BBM, sementara aparat berkewajiban menindaklanjuti informasi tersebut secara objektif dan sesuai prosedur.
Polres Sijunjung lanjutkan penyidikan
Satreskrim Polres Sijunjung merencanakan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak yang diamankan, pemeriksaan ahli migas, dan pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kedua perkara disebut menggunakan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam informasi perkara. Dasar hukum tersebut perlu dipastikan kembali melalui dokumen resmi penyidik.
Dengan total barang bukti berkapasitas sekitar 1.980 liter, kedua pengungkapan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Proses hukum masih berjalan. Dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. KMKN


