Kaba Minang // Feri Amsari merupakan akademisi hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) yang dikenal luas melalui kajian dan kritiknya terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia. Ia lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 2 Oktober 1980, dengan latar belakang keluarga yang berasal dari Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
Masa kecil Feri tidak sepenuhnya dihabiskan di Sumatra Barat. Ia sempat tinggal di Muara Bungo, Jambi, mengikuti penugasan orang tuanya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, Feri kembali ke Sumatra Barat dan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Selama masa kuliah, Feri aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unand periode 2002–2003 dan terlibat dalam pers mahasiswa. Aktivitas tersebut menjadi fondasi awal ketertarikannya pada isu konstitusi, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan.
Pendidikan magister ditempuh Feri di Universitas Andalas dan diselesaikan dengan predikat cumlaude. Untuk memperdalam kajian hukum tata negara, ia kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari William & Mary Law School, Virginia.
Sekembalinya ke Indonesia, Feri berkarier sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ia aktif di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand, lembaga riset yang fokus pada kajian konstitusi dan ketatanegaraan. Feri menjabat sebagai Direktur PUSaKO pada periode 2017 hingga 2023. Di bawah kepemimpinannya, PUSaKO dikenal sebagai salah satu pusat kajian hukum tata negara yang sering menjadi rujukan publik dalam merespons pembentukan undang-undang dan kebijakan negara.
Nama Feri Amsari semakin dikenal secara nasional setelah tampil dalam film dokumenter Dirty Vote bersama Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar. Dalam film tersebut, Feri menyampaikan analisis hukum tata negara terkait dugaan penyimpangan dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, yang memicu diskursus publik luas.
Selain mengajar dan meneliti, Feri Amsari juga aktif menulis. Pandangan dan analisis hukumnya kerap dimuat di berbagai media nasional dan lokal, membahas isu konstitusi, demokrasi, dan reformasi hukum. Ia dikenal sebagai akademisi yang konsisten menekankan pentingnya supremasi konstitusi dan etika kekuasaan dalam praktik bernegara.
Hingga kini, Feri Amsari tetap aktif sebagai dosen, peneliti, dan pengamat hukum tata negara. Dengan latar belakang akademik dan rekam jejak advokasi konstitusi, ia menjadi salah satu figur yang kerap dijadikan rujukan publik dalam memahami persoalan ketatanegaraan di Indonesia.
(KBM)
